Dialog Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh bangsa belakangan ini menjadi perhatian publik. Inisiatif tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat konsensus nasional dan mencari solusi atas berbagai persoalan negara. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menilai dialog tersebut sebagai upaya penting untuk menemukan solusi terbaik bagi berbagai problem yang sedang dihadapi Indonesia. Ia juga menekankan bahwa keterbukaan presiden terhadap masukan dan kritik dari berbagai tokoh bangsa merupakan fondasi penting bagi kemajuan negara (Fadli dalam (merdeka.com)).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik antara pemimpin dan para tokoh bangsa memang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan arah kebijakan negara. Namun pada saat yang sama, muncul pertanyaan reflektif: apakah mekanisme nasihat politik dalam pemerintahan telah bekerja secara optimal sejak awal? Jika dialog dengan tokoh bangsa dianggap sebagai solusi strategis, maka pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem nasihat politik di sekitar presiden sebenarnya berfungsi.

Dalam kajian ilmu politik, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh visi pribadi, tetapi juga oleh kualitas political advisory system, yaitu sistem penasihat yang mengelilingi pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian tentang pengambilan keputusan elite menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali merupakan hasil interaksi antara pemimpin dan jaringan penasihatnya. Dengan kata lain, keputusan politik tidak hanya mencerminkan preferensi pemimpin, tetapi juga merupakan hasil dari proses penyaringan informasi, framing kebijakan, dan rekomendasi yang diberikan para penasihat (Wynn, 2025).

Salah satu masalah klasik dalam pemerintahan adalah kecenderungan lingkaran penasihat yang terlalu homogen. Robert Michels melalui konsep Iron Law of Oligarchy menjelaskan bahwa organisasi politik cenderung dikuasai oleh segelintir elite yang akhirnya mempersempit ruang kritik internal (Michels, 1911). Dalam situasi seperti ini, pemimpin lebih sering menerima nasihat yang memperkuat keyakinannya sendiri, bukan perspektif alternatif yang kritis.

Padahal dalam tata kelola pemerintahan modern, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan sistem penasihat untuk menyediakan analisis yang berbasis pengetahuan dan riset kebijakan. Studi mengenai policy advisory systems menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif biasanya memiliki jaringan penasihat yang beragam, melibatkan teknokrat, akademisi, analis kebijakan, dan bahkan masyarakat sipil sebagai sumber pengetahuan kebijakan (Mussagulova, 2025).

Nasihat politik yang hanya bersifat loyalistik berisiko membuat kebijakan negara menjadi reaktif terhadap tekanan politik jangka pendek. Sebaliknya, penelitian terbaru dalam kajian kebijakan publik menekankan pentingnya nasihat berbasis bukti (evidence-based policy advice) yang mampu mengintegrasikan data empiris, analisis ekonomi, serta pembacaan terhadap dinamika sosial politik (Cairney, 2025).

Dalam konteks kepemimpinan yang lebih luas, sebagian pengamat juga melihat posisi Presiden Prabowo tidak hanya dalam konteks politik domestik, tetapi juga dalam dinamika geopolitik global. Sebuah opini di GEMA NUSANTARA menyebut bahwa “Indonesia, dengan pidato Prabowo, menempatkan dirinya sebagai penyeimbang moral di tengah pertarungan geopolitik global.” Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola kekuasaan domestik, tetapi juga dari kemampuan membangun legitimasi moral dalam hubungan internasional (GEMA NUSANTARA, 2025).

Dalam konteks ini, dialog Presiden dengan tokoh bangsa sebenarnya memiliki landasan teoritis yang kuat. Jürgen Habermas melalui konsep deliberative democracy menegaskan bahwa keputusan politik yang legitimate lahir melalui proses diskursus rasional yang melibatkan berbagai aktor dalam ruang publik (Habermas, 1996). Dialog lintas elite dan lintas generasi dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi politik.

Namun dialog tersebut idealnya tidak hanya bersifat simbolik atau insidental. Ia perlu menjadi bagian dari mekanisme konsultasi yang terinstitusionalisasi dalam pemerintahan. Penelitian mengenai manajemen penasihat politik bahkan menunjukkan bahwa profesionalisasi sistem penasihat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintahan (Lees-Marshment, 2025).

Seorang pemimpin negara pada dasarnya membutuhkan tiga jenis nasihat sekaligus. Pertama, nasihat teknokratik, yaitu nasihat yang berbasis analisis kebijakan dan data empiris. Kedua, nasihat strategis, yaitu kemampuan membaca konfigurasi kekuasaan dan dinamika elite politik. Ketiga, nasihat moral, yaitu pandangan yang menjaga agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Niccolò Machiavelli dalam The Prince bahkan menegaskan bahwa kualitas seorang penguasa dapat dilihat dari orang-orang yang ia pilih sebagai penasihat. Pemimpin yang bijak bukanlah mereka yang hanya mendengar pujian, tetapi mereka yang membuka ruang bagi kritik yang jujur dan rasional (Machiavelli, 1532/2005).

Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh siapa presidennya, tetapi juga oleh kualitas nasihat yang ia dengarkan. Dialog dengan tokoh bangsa dapat menjadi langkah awal yang penting, tetapi yang lebih krusial adalah memastikan bahwa sistem nasihat politik dalam pemerintahan benar-benar mampu menyediakan pandangan yang jujur, kritis, dan berbasis pengetahuan bagi pengambilan keputusan negara.

Penulis : Iman Lubis