Pada awal Oktober 2025, Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung berkapasitas 92 megawatt-puncak (MWp) di Waduk Saguling, Jawa Barat. Langkah ini menandai babak baru dalam strategi nasional menuju transisi energi bersih yang lebih ambisius. Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menambah 42,6 gigawatt (GW) kapasitas energi terbarukan hingga tahun 2034, dengan tenaga surya diharapkan menyumbang 17,1 GW dari total kapasitas tersebut
(Reuters, 3 Oktober 2025)
PLTS terapung di Waduk Saguling tidak berdiri sendiri. Ia melanjutkan kesuksesan proyek serupa di Waduk Cirata, yang menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Dalam banyak hal, proyek Saguling merupakan bentuk “uji coba tahap dua” untuk memastikan bahwa model energi surya terapung benar-benar bisa menjadi tulang punggung transformasi energi di Indonesia.
Pandangan Pro: Inovasi Energi Bersih dan Efisiensi Lahan
Bagi banyak pihak, proyek ini adalah angin segar bagi masa depan energi nasional. Indonesia memiliki lebih dari 100 danau dan waduk besar yang potensial untuk dikembangkan menjadi lokasi PLTS terapung. Penggunaan waduk sebagai tapak panel surya dianggap sangat efisien karena tidak memerlukan pembebasan lahan tambahan dan dapat memanfaatkan area perairan yang sebelumnya tidak produktif.
Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, proyek ini adalah “tonggak penting dalam perjalanan transformasi energi bersih Indonesia”. PLN menegaskan bahwa PLTS Saguling akan mampu menghasilkan lebih dari 130 gigawatt-jam (GWh) listrik per tahun dan mengurangi emisi karbon sekitar 104.000 ton CO₂ setiap tahunnya
(Reuters, 2025).
Manfaat lain yang sering dikemukakan adalah efisiensi termal. Panel surya yang dipasang di atas air memiliki suhu kerja yang lebih rendah dibanding panel di darat, sehingga dapat menghasilkan listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan panel juga dapat mengurangi tingkat penguapan (evaporasi) air waduk, menjaga ketersediaan air di musim kemarau.
Secara ekonomi, pembangunan PLTS Saguling juga berpotensi menarik investasi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Selama masa konstruksi dan operasi, proyek ini melibatkan ratusan tenaga kerja lokal serta memicu tumbuhnya industri pendukung seperti manufaktur modul surya, kabel, dan sistem penyimpanan energi.
Dari sisi geopolitik energi, proyek ini membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan gas untuk pembangkit listrik. Dengan PLTS terapung, diversifikasi energi menjadi lebih seimbang dan tahan terhadap fluktuasi harga bahan bakar dunia.
Pandangan Kontra: Tantangan Teknis dan Risiko Lingkungan
Namun di balik optimisme tersebut, muncul juga suara-suara kritis terhadap proyek ini. Kritik utama datang dari kalangan lingkungan dan akademisi yang menyoroti potensi dampak ekologis dari pemasangan panel surya di permukaan waduk. Panel surya yang menutupi sebagian permukaan air dapat mengurangi intensitas cahaya matahari yang menembus air, sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis organisme akuatik.
Selain itu, perubahan suhu air dan kadar oksigen di sekitar area pemasangan panel bisa memengaruhi ekosistem ikan dan mikroorganisme. Bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari perikanan waduk, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran akan penurunan hasil tangkapan ikan.
Masalah lain yang sering disebut adalah biaya integrasi sistem PLTS ke jaringan listrik nasional. Karena karakter energi surya yang intermiten (tidak stabil), PLN perlu membangun sistem penyimpanan energi (battery storage) atau jaringan cerdas (smart grid) yang dapat menyesuaikan pasokan dengan permintaan. Investasi tambahan ini bisa mencapai miliaran dolar dan menimbulkan pertanyaan: apakah energi surya terapung benar-benar menjadi solusi murah jangka panjang?
Sebagaimana disebut dalam laporan Reuters (2025), transisi energi Indonesia masih menghadapi hambatan birokrasi, ketidaksiapan infrastruktur, dan inkonsistensi kebijakan. Meski pemerintah menargetkan 42,6 GW energi hijau, realisasi hingga kini masih di bawah 15 GW. Artinya, proyek seperti Saguling mungkin lebih simbolik ketimbang substansial jika tidak diikuti reformasi sistemik yang mendalam
(Reuters Sustainability, 2025)
Isu Sosial dan Keadilan Energi
Di luar aspek teknis, isu keadilan sosial dalam transisi energi juga menjadi sorotan. Apakah pembangunan PLTS terapung ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar? Sejumlah aktivis lingkungan berpendapat bahwa proyek besar seperti Saguling sering kali dilakukan dengan pendekatan “top-down” tanpa konsultasi publik yang memadai.
Kritik ini mengingatkan bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat. Jika proyek ini hanya menguntungkan segelintir investor atau elite politik tanpa membawa perubahan nyata bagi masyarakat lokal, maka tujuan keberlanjutan sosial belum tercapai.
Sebaliknya, PLN menegaskan bahwa proyek ini akan memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada konservasi lingkungan sekitar waduk. Dalam pernyataan resmi, PLN menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga kerja proyek berasal dari masyarakat Bandung Barat dan sekitarnya, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan secara langsung.
Kebutuhan Reformasi Kebijakan dan Infrastruktur
Kedua pandangan di atas — pro dan kontra — menunjukkan satu hal penting: transisi energi bersih tidak bisa berjalan hanya dengan proyek-proyek simbolik. Diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh agar energi terbarukan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Saat ini, tarif listrik dari energi surya di Indonesia masih dianggap kurang kompetitif dibandingkan batu bara. Pemerintah perlu meninjau kembali skema Feed-in Tariff (FiT) dan insentif fiskal untuk mempercepat investasi di sektor ini. Selain itu, pembenahan sistem transmisi dan distribusi harus dilakukan agar listrik dari PLTS terapung dapat tersalurkan ke wilayah dengan permintaan tinggi tanpa mengalami kehilangan energi yang besar.
Menurut laporan Reuters (2025), PLN juga sedang mengevaluasi kemungkinan membangun jaringan interkoneksi antar pulau yang memungkinkan transfer energi dari wilayah kaya sumber daya surya ke daerah dengan konsumsi tinggi seperti Jawa dan Bali
(Reuters Energy Report, 2025)
Kesimpulan: Menimbang Harapan dan Realitas
Pembangunan PLTS Terapung Waduk Saguling mencerminkan ambisi besar Indonesia untuk memasuki era energi bersih. Dari sisi teknologi dan inovasi, proyek ini menunjukkan kemampuan nasional untuk beradaptasi dengan tren global. Ia menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission 2060.
Namun, dari sisi implementasi, proyek ini juga menjadi cermin tantangan struktural dalam sektor energi nasional: birokrasi yang kompleks, regulasi yang belum sinkron, dan kebutuhan pendanaan yang besar. Transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya, tetapi tentang membangun sistem energi baru yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebagaimana disampaikan dalam laporan Reuters (2025), Indonesia memiliki “peluang emas untuk memimpin transisi energi di Asia Tenggara, tetapi kesuksesan itu bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemampuan untuk mengelola transisi tanpa meninggalkan kelompok rentan.”
(Reuters Climate & Energy, 2025)
Maka, meskipun proyek PLTS Terapung Saguling patut diapresiasi sebagai langkah progresif, pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Tantangan besar menanti: memastikan bahwa energi bersih benar-benar membawa kebaikan — tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis : IL
Silakan menambahkan opini lain di GEMA NUSANTARA