Di tengah dinamika politik dan sosial saat ini, masyarakat semakin sering menyaksikan bahwa suara orang kecil kerap kalah dibandingkan dengan suara pemilik modal, pejabat, atau kelompok elit tertentu. Banyak keputusan publik terlihat lebih cepat merespons kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan jabatan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat biasa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kepemimpinan masih dibangun di atas nilai keadilan dan kemanusiaan, atau justru mulai bergerak dalam logika materialisme dan elitisme?

Materialisme dalam kehidupan sosial tidak hanya dimaknai sebagai kecintaan terhadap harta benda, tetapi juga sebagai cara pandang yang menilai manusia berdasarkan status ekonomi, jabatan, dan pengaruh sosialnya. Akibatnya, orang yang kaya dan berkuasa lebih mudah didengar, sementara masyarakat kecil sering dianggap kurang penting. Dalam situasi seperti ini, kualitas argumen tidak lagi menjadi ukuran utama, sebab yang lebih menentukan adalah kekuatan modal dan posisi sosial seseorang.

Dalam perspektif moral dan spiritual Islam, pola seperti ini sebenarnya telah mendapat kritik sejak lama. Al-Qur'an melalui Surah Abasa memberikan pelajaran penting tentang etika kepemimpinan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Surah tersebut turun ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy, lalu datang seorang sahabat tunanetra bernama Abdullah bin Umm Maktum yang ingin memperoleh pengajaran. Dalam situasi itu, Nabi sempat lebih memprioritaskan para elit Quraisy sehingga turun teguran melalui Surah Abasa ayat 1–10. Pesan utama dari surah tersebut adalah bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari status sosial dan kekayaannya, melainkan dari ketulusan dan ketakwaannya.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, Surah Abasa menjadi refleksi kritis terhadap budaya kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada elit. Ketika pemimpin hanya nyaman berdialog dengan pemilik modal dan kelompok berpengaruh, ruang demokrasi perlahan kehilangan makna keadilan sosial. Pemimpin yang terlalu dekat dengan elit sering kali kehilangan sensitivitas terhadap realitas masyarakat bawah. Kebijakan yang lahir lebih banyak mempertimbangkan stabilitas kepentingan kelompok kuat dibandingkan dengan kebutuhan rakyat kecil. Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk didengar secara setara.

Kritik terhadap krisis kepemimpinan juga muncul dalam ruang opini publik. Lubis (2025) menjelaskan bahwa krisis kepemimpinan modern sering kali bukan disebabkan kurangnya kecerdasan intelektual atau kemampuan teknokratis, melainkan hilangnya disiplin moral, refleksi diri, dan kejernihan batin seorang pemimpin. Artikel tersebut menekankan bahwa banyak pemimpin mampu membangun citra publik dan menguasai strategi kekuasaan, tetapi gagal menjaga kedekatan emosional dan moral dengan masyarakat yang dipimpinnya. Akibatnya, kepemimpinan berubah menjadi sekadar aktivitas administratif dan simbolik tanpa kepekaan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, hilangnya budaya refleksi membuat pemimpin lebih mudah terjebak dalam lingkaran elit, kepentingan politik, dan orientasi materialistik, sehingga suara masyarakat kecil semakin terpinggirkan. Pandangan tersebut sejalan dengan pesan moral Surah Abasa yang mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seorang pemimpin tidak terletak pada kedekatannya dengan kelompok berpengaruh, melainkan pada kemampuannya menghargai dan mendengar setiap manusia secara adil tanpa membedakan status sosialnya.

Dalam perspektif filsafat sosial, kondisi ini menunjukkan kecenderungan materialistis, yaitu ketika nilai manusia diukur berdasarkan kepemilikan materi, status, dan kekuasaan. Orang miskin dianggap kurang penting karena tidak memiliki pengaruh ekonomi maupun politik. Padahal, inti kepemimpinan sejati bukanlah kedekatan dengan kekuasaan, melainkan keberanian mendengar semua lapisan masyarakat secara adil. Surah Abasa mengajarkan bahwa perhatian kepada kelompok lemah justru menjadi ukuran moral seorang pemimpin. Kepemimpinan yang sehat harus menempatkan kemanusiaan di atas status sosial.

Penelitian akademik oleh Sukmawati dan Khairuddin (2021) menjelaskan bahwa tafsir Surah Abasa ayat 1–10 mengandung nilai kepemimpinan yang menolak diskriminasi sosial dan menekankan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemimpin ideal harus memiliki kesadaran untuk melayani masyarakat secara adil, bukan hanya berorientasi kepada kelompok elit atau pemegang kekuasaan.

Selain itu, penelitian Mustanir et al. (2018) menunjukkan bahwa dominasi elit dalam proses pengambilan keputusan sosial sering menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat biasa karena suara publik kalah oleh kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya mendengar elit yang lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat kecil masih menjadi persoalan nyata dalam kehidupan sosial dan politik.

Kepemimpinan yang adil harus dibangun dengan membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kekayaan. Pemimpin perlu lebih dekat dengan realitas masyarakat bawah agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan publik secara luas. Selain itu, pendidikan moral dan etika kepemimpinan perlu diperkuat agar orientasi kekuasaan tidak semata-mata bergerak pada kepentingan material dan elit politik. Nilai-nilai Surah Abasa dapat menjadi refleksi penting bahwa penghormatan terhadap manusia harus ditempatkan di atas kepentingan status dan kekuasaan.

Surah Abasa bukan sekadar kisah sejarah keagamaan, tetapi pelajaran moral yang relevan sepanjang zaman. Ia mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seorang pemimpin tidak terlihat dari kedekatannya dengan elit, melainkan dari keberaniannya mendengar suara mereka yang lemah dan sering diabaikan. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan telinga yang mau mendengar dengan adil. Jangan sampai kekuasaan membuat kita hanya mendengar yang kuat, lalu melupakan mereka yang tulus dan membutuhkan perhatian.

Penulis : Redaksi Gema Nusantara